Medan Belum Diizinkan Belajar Tatap Muka -->

Advertisement

Medan Belum Diizinkan Belajar Tatap Muka

Rabu, 08 September 2021

GLOBALMEDAN.COM, MEDAN
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, akhirnya mengijinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di Sumut dengan kapasitas maksimal 50% mulai 1 September 2021

Namun kabupaten/kota yang bisa melaksanakan PTM terbatas adalah yang berstatus PPKM Level 3 dan 2 serta yang bebas dari zona merah covid-19.

Dari kondisi itu, untuk Sumut saat ini yang bisa melaksanakan PTM terbatas adalah 30 kabupaten/kota, kecuali Medan, Pematangsiantar dan Toba.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi melalui Kadis Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddin, bersama Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar, kepada wartawan usai rapat PTM bersama bupati/wali kota secara virtual, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (30/08/2021).

Gubernur Edy Rahmayadi telah menyampaikan diijinkannya dibuka PTM terbatas itu kepada bupati/wali kota di Sumut dalam rapat PTM itu.

 Soal PTM terbatas itu, telah diatur dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/39/INST/2021 tentang Pelaksanaan PTM di masa pandemi covid-19 di Sumut tertanggal 30 Agustus 2021, yang berlaku mulai 1 September 2021.

Dan Kadis Pendidikan Prof Syaifuddin menyampaikan aturan main PTM terbatas di Sumut:

I. Pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemi covid-19 dilakukan dengan:
a. Memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan.

b. PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
c. Pembelajaran jarak jauh.

II. Untuk kabupaten/kota dengan kriteria PPKM Level 4 kegiatan pembelajaran pada jalur formal (Kelompok Belajar TK, SD, SMP, SMA dan SMK), non formal (LKP, KPA, KPB, KPC, Bimbingan Belajar/Tes) dan informal (Home Schooling) dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

III. Untuk kabupaten/kota dengan kriteria PPKM Level 3 dan Level 2 kegiatan pembelajaran pada jalur formal (Kelompok Belajar TK, SD, SMP, SMA dan SMK), non formal (LKP, KPA, KPB, KPC, Bimbingan Belajar/Tes) dan informal (Home Schooling) dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk:

- SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% sampai dengan 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

- PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

b. Memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan.

c. Kantin tidak diperbolehkan dibuka dan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.

d. Siswa yang terpapar covid-19 tidak dibenarkan mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol.

e. Apabila salah seorang anggota keluarga di rumah terpapar covid-19, siswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.

f. Jumlah jam PTM terbatas diatur sebanyak 2 kali seminggu dan 2 jam per hari dengan durasi 60 menit.

g. Kepala sekolah, guru dan tata usaha telah divaksin.

h. Setiap rombongan belajar (kelas) maksimal diikuti 25% siswa dengan prinsip belajar secara bertahap.

i. Khusus pada satuan pendidikan yang berada di kelurahan/desa zona merah tidak dibenarkan belajar tatap muka terbatas dan untuk sementara sekolah
tersebut ditutup selama 5 hari.

j. Bagi siswa yang terpapar covid-19 di satuan pendidikan dilakukan tracing kontak erat.

k. Dalam program belajar mengajar menerapkan kurikulum darurat.

l. Pelaksanaan PTM terbatas menjadi tanggung jawab unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan
kewenangan masing-masing.

IV. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

V. Pemkab/Pemko, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin I.

VI. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam poin V dan/atau ditemukan
kasus konfirmasi covid-19 di satuan pendidikan, maka Pemkab/Pemko, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan.

VII. Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan pelaksanaan PTM terbatas sebagaimana dimaksud dalam poin III, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi covid-19.

Dan lebih lanjut Kadis Pendidikan Prof Syaifuddin menyebutkan jumlah guru SMA dan SMK yang sudah divaksin di Sumut sudah sekitar 85%. Sementara pelajar baru sekitar 7.500 orang.

Ia menegaskan agar sekolah di kabupaten/kota mengikuti ketentuan PTM terbatas tersebut. Jika terbukti melakuka pelangggaran, akan dijatuhi sanksi tegas. (swisma)