Hut 10 indosat

Komnas Perempuan Komit  Beri Penguatan Layanan Bagi Perempuan Disabilitas dan Lansia di Sumut

MEDAN  – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama mitra di daerah komit beri penguatan terhadap kualitas layanan bagi perempuan penyandang disabilitas dan lansia.

“Kita berharap melalui pelatihan ini bisa menjadi pemantik agar isu-isu disabilitas dan lansia menjadi perhatian bersama,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah Salampessy, Rabu (19/6/2024

Pelatihan Penguatan Kapasitas Multipihak  tentang Anggaran Desa yang Responsif terhadap Perempuan Disabilitas dan Lansia yang digelar Komnas Perempuan di Hotel Radisson Jalan Adam Malik Medan ini berlangsung pada Rabu – Jumat (19 – 21/6/2024) diikuti lebih 24 peserta.

Peserta pelatihan terdiri dari sejumlah pemangku kepentingan, seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, tenaga kesehatan tingkat kecamatan (puskesmas), aparat desa, CSO (Organisasi Masyarakat Sipil) yang konsen isu disabilitas dan lansia.

Peserta juga berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB),  Pertuni, Perkumpulan Penyandang Disabilitas, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut, Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia (LPPLU) Kota Medan, Hapsari, Aliansi Sumut Bersatu, LBH APIK Medan.

Sedangkan narasumber, Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang dan Dr. Sri Melati, M.A-HWDI Sumatra Utara dan Rurita Ningrum.

Disebutkan Olivia, lembaga nasional Hak Asasi Manusia yang lahir dari tragedi Mei 1998 ini juga mendorong pemerintah daerah memberikan jaminan keadilan dalam layanan bagi perempuan penyandang disabilitas dan lansia.

Seiring dengan komit itu, Komnas Perempuan pada 2024 ini bermaksud memperluas penerima manfaat modul di sejumlah wilayah lain dengan kondisi jumlah penyandang disabilitas yang signifikan dan masih membutuhkan peningkatan dan penguatan advokasi penanganan, baik unsur pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat yang konsen pada isu disabilitas dan lansia.

Dalam menjalankan mandatnya,
Komnas Perempuan senantiasa bersinergi dengan kementerian/ lembaga yang relevan, maupun organisasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Wakil Walikota perempuan pertama di Ambon Maluku periode 2006-2011 ini, Komnas Perempuan memiliki mandat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia.

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan terhadap pemberitaan tentang kekerasan seksual pada 54 media daring di Jawa, DKI Jakarta, Sumatera, NTT dan NTB terdapat 69 kasus pemerkosaan dan pencabulan, pelecehan seksual terhadap perempuan/anak perempuan dengan disabilitas.

Sedangkan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas yang ada saat ini masih minim dalam persebaran wilayah di Indonesia.

Diakuinya, masih banyak wilayah yang membutuhkan sosialisasi dan penguatan kapasitas bagi pihak berwenang serta para pendamping disabiltas secara merata di berbagai wilayah.

Kabupaten Lombok Timur, katanya merupakan daerah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi di NTB, yaitu 7.455 (26%), dan sampai akhir Nopember 2022 dan baru 1.395 jumlah penyandang disabilitas yang tertangani.

Sedangkan Palu, berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah warga penyandang disabilitas pada 2021 sebanyak 985 (disabilitas netra), 200 (wicara), 314 (tubuh), 271 (mental), dan 62 (ganda).

Sementara, 35.065 jiwa (1,43%) penduduk Kabupaten Jember merupakan penyandang disabilitas yang didominasi jenis disabilitas fisik dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi pada Kecamatan Kaliwates sebesar 368 jiwa.

Meski kabupaten Jember memiliki kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang salah satunya membahas mengenai hak kesehatan, tetapi penyandang disabilitas masih sering mendapatkan perlakuan diskrimitatif seperti masih terbatasnya akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Merespon situasi tersebut, pada 2021 Komnas Perempuan menyusun Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas.

Modul Anggaran yang responsive Disabilitas dan lansia, serta Modul Perlindungan dan Perawatan bagi Disabilitas Lansia.

Ketiga modul ini dilaunching pada 22 Desember 2021 dan mendapat respon positif dari sejumlah pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi terkait.

Sepanjang 2022 modul ini sudah diujicobakan kepada para calon fasilitator dari mitra Komnas Perempuan di daerah, seperti di Kupang NTT, Situbondo Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jabodetabek, sebelum nantinya dapat digunakan di wilayah wilayah lainnya.

Kemudian pada 2023 Komnas Perempuan memperluas penerima manfaat modul tersebut ke sejumlah wilayah dengan kondisi prosentasi  jumlah penyandang disabilitas cukup signifikan, dan masih membutuhkan peningkatan dan penguatan advokasi penanganan.

Wilayah tersebut yakni Kabupaten Jember, Kota Palu dan Lombok Timur dengan target penerima manfaat dari multipihak, baik unsur pemerintah daerah maupaun organisasi masyarakat yang konsen pada isu disabilitas dan lansia.

Sementara itu sejumlah wilayah di Indonesia juga menghadapi persoalan tingginya jumlah penyandang disabilitas, seperti Kota Medan dengan jumlah 248.068 dari total penduduk kurang lebih 2,5 juta jiwa.

Sedangkan Provinsi Banten pada angka 30.000 penduduk dengan penyandang disabilitas dari 12,47 juta jiwa penduduk; serta Kabupaten Sigi terdapat 1.657 penyandang disabilitas dari jumlah total penduduk setempat 259.000 orang.

Meskipun pemerintah daerah telah memiliki sejumlah program dalam merespon kebutuhan orang dengan penyamdang disabilitas, namun katanya penting untuk dipastikan bahwa program-program tersebut memperhatikan keadilan gender, khususnya perempuan dengan disabilitas.

“Kehadiran Komnas Perempuan pada pelatihan di Kota Medan  ini untuk melakukan kegiatan multipihak terkait isu disabilitas dan lansia. Untuk itu kami berharap  ada dukungan dari pemerintah Kota Medan sebagai terhadap penyelenggaraan kegiatan ini,” imbuhnya.

Kegiatan pelatihan multipihak ini merupakan bentuk implementasi 3 Modul yang telah diujicobakan kepada calon fasilitator di delapan Wilayah, yaitu Kupang NTT, Situbondo Jawa Timur, Cirebon Jawa Barat, Yogjakarta, Jabodetabek, Lombok Timur, Jember dan Palu

Disebutkannya lagi, pada  2024 ini, wilayah penerima manfaat modul ini diperluas ke sejumlah wilayah, yaitu Medan, Banten dan Banjarmasin.

Kota Medan termasuk wilayah yang juga menghadapi persoalan tingginya jumlah penyandang disabilitas, dengan jumlah 248.068 dari total penduduk kurang lebih 2,5 juta jiwa.

Tingginya jumlah penyandang disabilitas ini , kata Olivia bukan hanya menjadi perhatian dari Komnas Perempuan saja tapi patut menjadi perhatian bersama.

Hasil dari seminar ini diharapkan diperoleh strategi memperkuat jaringan yang sudah ada dan atau membangun jaringan antar instansi pemerintah dan lembaga layanan di Medan baik instansi pemerintah maupun CSO lembaga layanan dalam advokasi Anggaran Desa yang Responsif terhadap Perempuan Disabilitas dan Lansia. ( swisma)