Rakernas di Medan, APERSI Didorong  Hadirkan Perumahan Vertikal di Perkotaan

GLOBALMEDAN.COM, MEDAN -Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Rakernas APERSI) digelar di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (26/7/2022).

Dari rakernas tersebut mencuat berbagai perkembangan dan persoalan terkait Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bersubsidi hingga penyesuaian harga rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr Ir Herry Trisaputra Zuna SE MT bahkan mendorong APERSI untuk menghadirkan perumahan vertikal di perkotaan.

Menurutnya perumahan vertikal menjadi solusi bagi masyarakat perkotaan untuk memperoleh rumah. Sehingga masyarakat tidak lagi jauh-jauh untuk mencari rumah.

Rakernas APERSI itu dihadiri Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Kementerian PUPR Ariev Baginda Siregar, Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, Ketua DPD APERSI Sumut Irwansyah Putra, mewakili Gubernur Sumut dan para anggota APERSI dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Herry menyebutkan, untuk merealisasikan perumahan vertikal di perkotaan masih menemukan kendala.

“Masalah tanah atau lahan menjadi kendala untuk menghadirkan perumahan vertikal. Selain itu juga semakin mahalnya harga lahan di perkotaan,” ujarnya.

Menurutnya, jika berharap dari pemerintah menghadirkan perumahan vertikal, maka akan menjadi beban pemerintah dalam memberikan subsidi rumah landed.

“Karenya pemerintah mendorong APERSI menghadirkan perumahan vertikal, agar masyarakat yang tinggal di perkotaan dapat terlayani memiliki rumah,” ucapnya.

Dikatakannya, pemerintah telah menghadirkan program subsidi kemudahan bantuan berupa KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat.

Secara nasional, KPR FLPP hingga saat ini telah dirasakan sebanyak 220 ribu penerima manfaat. Pemerintah juga menyediakan bantuan pembiayaan berbasis tabungan.

Selain itu, katanya KPR Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang diperuntukan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). Ada juga program LPP untuk non Tapera.

Ia juga mengungkapkan, untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah segera memiliki rumah, pemerintah telah berbagai upaya dengan jemput bola, seperti menjumpai dan mendatangi langsung ke tengah masyarakat.

“Seperti halnya yang telah dilakukan dalam program gebrak pasar, kita datangi pedagang pasar yang belum memiliki rumah, untuk menawarkan fasilitas tadi bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang belum punya rumah,” bebernya.

Ia pun menilai animo masyarakat terhadap rumah subsidi tetap tinggi. Menurutnya ketersediaan rumah telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi terus tumbuh, maka pada 2023, rencananya FLPP ditingkatkan menjadi 220 ribu penerima manfaat.

Namun realisasi itu tergantung terhadap harga rumahnya. Tahun lalu, FLPP yang telah tersalurkan sebanyak 200 ribu penerima manfaat secara nasional.

Potensi Medan

Sebelumnya, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah menuturkan alasan dipilihnya Kota Medan menjadi lokasi Rakernas APERSI 2022.

“Medan dipilih karena potensinya sangat besar untuk masa depan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Rakernas APERSI ini baru pertama kali digelar di Medan untuk wilayah Sumatera,” kata Junaidi Abdillah.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan realisasi KPR Subsidi yang telah APERSI lakukan sebanyak 130 ribu unit.

Secara nasional partisipasi APERSI kepada MBR dan negara sebanyak 130 ribu unit. Itu akan terus bertambah setiap tahunnya.

Junaidi Abdillah mengaku, serapan perumahan sejak pandemi yang melanda dua tahun lalu, sangat dirasakan pihak pengembang perumahan subsidi.

Semenjak Covid – 19, sebutnya, harga kebutuhan material perumahan terbilang mengalami kenaikan. Namun, bagi APERSI tidak melakukan penyesuaian harga rumah.

“Padahal, rumah segmen KPR Bersubsidi setiap tahunnya harus mengikuti penyesuaian harga material bangunan yang mengalami kenaikan. Lantaran prihatin dengan kondisi pandemi, maka APERSI tidak melakukan kenaikan harga rumah bersubsidi,” jelasnya.

Seiring waktu, pandemi telah berlalu. Menurut dia, harusnya harga rumah KPR Bersubsidi saat ini terjadi penyesuaian kenaikan harga. Paling tinggi sebesar 21 persen, agar menutupi biaya produksi pengembangan perumahan.

“Jika tidak dilakukan penyesuaian harga rumah, maka pengembang bakal tidak dapat produksi lagi, seiring dengan kenaikan material dan harga tanah yang naik signifikan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu ia juga mengungkapkan pengembangan bisnis perumahan KPR Bersubsidi di masa depan akan terbentur berbagai hambatan. Diakuinya, banyak kendala yang akan dihadapi, dengan munculnya aturan yang secara tiba-tiba oleh regulator.

Seperti aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dinilai akan menghambat program sejuta rumah.

Menurutnya, aturan LSD tidak menyesuaikan dengan kondisi RTRW masing-masing kabupaten/kota.

Saat ini, LSD telah diberlakukan Kementerian Pertanahan untuk Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan NTB, namun untuk daerah lain belum diberlakukan.

Ia menyayangkan aturan LSD ini akan merugikan dan menghambat pengembang untuk membangun perumahan KPR subsidi, yang pada akhirnya realisasi program sejuta rumah tidak terproduksikan, karena perizinan tidak keluar. Sehingga masyarakat juga yang dirugikan.

Ia juga menyebut, pemerintah mendorong APERSI untuk menghadirkan perumahan vertikal di perkotaan.

“APERSI siap, namun membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BUMN. Kita tahu pemerintah daerah dan BUMN memiliki banyak aset di perkotaan yang dinilai menganggur. Dan itu dapat dikerjasamakan dengan APERSI untuk menghadirkan perumahan vertikal di perkotaan,” pungkasnya. (swisma)

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.